Semarak Hari Anak Nasional (HAN) diperingati oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satunya, Forum Anak Kota Tangerang yang baru saja menyuarakan aspirasi Suara Anak Indonesia Tingkat Kota Tangerang untuk mendorong pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak kepada pemerintah daerah.
Ketua Forum Anak Kota Tangerang Husnud Dzhihni menuturkan, Suara Anak Indonesia merupakan rumusan yang disusun mengintegrasikan upaya pemenuhan hak anak dalam proses pengambilan kebijakan di daerah, termasuk di Kota Tangerang.
Suara Anak Indonesia Tingkat Kota Tangerang sendiri berisi rumusan rekomendasi pemenuhan hak anak di berbagai bidang strategis, mulai dari hak sipil dan kebebasan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan alternatif, dan perlindungan anak di Kota Tangerang.
“Semua poin rumusan Suara Anak Indonesia Kota Tangerang ini dirumuskan bersama-sama oleh semua perwakilan forum anak tanpa keterlibatan orang dewasa. Jadi murni sumbangsih kalangan anak-anak yang disampaikan dalam Musrenbang dan akan dipertimbangkan untuk direalisasikan sebagai kebijakan strategis di Kota Tangerang,” ujar Dzihni selepas peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang di Puspem Kota Tangerang, Rabu (23/7/25).
Berikut ini adalah isi rumusan dari Suara Anak Indonesia Tingkat Kota Tangerang, di antaranya:
1. Mendesak pemerintah untuk memperketat perlindungan terhadap data privasi dan identitas anak di lembaga pemerintahan agar mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data milik anak.
2. Mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap arus informasi digital dan konvensional agar sesuai dengan prinsip Informasi Layak Anak (ILA).
3. Mendorong pemerintah untuk memperketat sanksi pelanggaran iklan promosi sponsor rokok serta mendesak pemerataan dan pengawasan kawasan tanpa rokok.
4. Memohon kepada pemerintah untuk menjamin kualitas hidup anak di lembaga pengasuhan alternatif, anak putus sekolah, anak terlantar, serta anak dari keluarga rentan sosial dan ekonomi.
5. Memohon kepada pemerintah untuk memaksimalkan pemerataan informasi terkait layanan panggilan darurat dalam upaya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.
6. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah (TPPKS) di tiap satuan pendidikan.
7. Mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan lembaga pelayanan yang inklusif terkait kesehatan mental dan reproduksi di instansi pendidikan seperti PMI, PMR, dan PIK-R seperti pemerataan dan edukasi lembaga di tiap instansi.
8. Mendorong pemerintah dalam penguatan kapasitas, pemerataan fasilitas, dan penyebaran informasi lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga.
9. Memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik profesional anak beragama minoritas di satuan pendidikan.
10. Memohon kepada pemerintah untuk meninjau intansi pendidikan memilki sarana prasarana pendidikan yang ramah anak sehingga dapat memfasilitasi minat bakat peserta didik.
11. Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pemerataan dalam pengelolaan taman bermain yang ramah anak.
12. Memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) untuk memfasilitasi peserta didik menempuh pendidikan yang selamat, aman, dan menyenangkan.
13. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengaduan fasilitas penunjang anak berkebutuhan khusus dalam tempat umum terutama pada transportasi umum dan satuan pendidikan serta pengadaan bantuan alat penyandang kebutuhan disabilitas.
14. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan dan memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan publik yang berkaitan dengan anak di setiap lapisan masyarakat.
15. Mendorong pemerintah untuk memfasilitasi wadah edukasi anak-anak seputar perilaku dan tindakan non-diskriminatif dalam segala bentuk untuk melindungi anak dari tindakan diskriminasi.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online