Dari Pendidikan hingga Ketenagakerjaan, Program Responsif Gender Kota Tangerang Menjangkau 40 Perangkat Daerah

Pembangunan yang setara membutuhkan keterlibatan seluruh sektor pemerintahan. Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan responsif gender yang telah melibatkan 40 perangkat daerah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan.

Pelibatan lintas perangkat daerah tersebut bertujuan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan, berpartisipasi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Dengan demikian, perspektif gender tidak hanya menjadi urusan satu instansi, tetapi terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Tihar Sopian menjelaskan, pembangunan responsif gender perlu diterapkan di berbagai sektor agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat terakomodasi.

“Pendekatan ini juga mendorong setiap perangkat daerah menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” jelas Tihar, Senin (2/11/26).

Pada bidang pendidikan, upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, pengembangan sekolah inklusif, serta peningkatan akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat.

“Sementara pada sektor kesehatan, program diarahkan untuk memperkuat pelayanan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sepanjang siklus kehidupan,” jelasnya.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Pemkot Tangerang mendorong pengembangan kelompok wanita tani, peningkatan kapasitas usaha produktif perempuan, serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Salah satunya melalui layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang tercatat telah menjangkau 248 penerima manfaat selama periode 2024 hingga 2026.

”Selain itu, pemberdayaan lintas generasi turut dilakukan melalui program Sekolah Lansia yang telah meluluskan 780 peserta sepanjang 2025 hingga 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup kelompok lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, dan aktif dalam lingkungan sosial,” papar Tihar.

Melalui keterlibatan 40 perangkat daerah, penguatan program responsif gender diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenagakerjaan secara adil dan inklusif.