Program Gampang Sembako yang digagas oleh Pemerintah Kota Tangerang mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi dan sosial. Program yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan sembako murah dan mudah dijangkau ini dianggap berhasil memberikan dampak yang signifikan.
Diketahui, Gampang Sembako di Kota Tangerang telah direalisasikan Gerakan Pangan Murah di 37 lokasi, pemberdayaan KWT dan GHW dengan 48 KWT, kerja sama dengan BULOG, bantuan untuk 480 balita stunting, bansos uang tunai ke 3.747 KPM dan bansos ke 354 KPM balita stunting.
Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Memed Chumaidi menyampaikan, Gampang Sembako merupakan salah satu program inisiatif Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono yang termasuk visi besar 3G, Gampang Kerja, Gampang Sekolah dan Gampang Sembako.
“Pada konteks 100 hari kerja, ini tidak lain mempermudah masyarakat terhadap kebutuhannya. Terutama dalam konteks tekanan global tahun-tahun terakhir ini yang sedang melanda. Saya pun melihat program ini mendapat respons positif dari masyarakat. Ini menjadi kesan pertama yang bagus di 100 hari kerja,” ungkap Memed, saat dihubungi, Jumat (30/5/25).
Ia pun menjelaskan, Gampang Sembako memiliki tiga dampak positif. Yaitu, tingginya antusas masyarakat yang dapat dilihat di setiap gelaran Gerakan Pangan Murah, Tak ada lokasi GPM yang sepi pengunjung, bahkan di beberapa kecamatan sampai gelar tingkat RW.
“Kedua, program ini secara nyata positif membantu perekonomian masyarakat. Dan ketiga, yaitu Gampang Sembako mampu mengurangi tekanan inflasi lokal dan membantu stabilitas harga di pasaran, khususnya pasar tradisional,” tegasnya.
Ia pun melihat respon positif dari masyarakat, sehingga program ini dinilai tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
“Tapi, dilihat lebih jauh, program ini juga memiliki tantangan yang perlu diantisipasi. Yaitu masyarakat jangan melulu disuguhkan pada ketergantungan subsidi, jika tidak disertai kebijakan pemberdayaan ekonomi,” tutur Memed.
“Perlunya ada keberlanjutan, perencanaan anggaran yang panjang jangan populis sesaat. Kemudian ada distribusi pemerataan dan akurasi data penerima manfaat. Ini yang perlu diverifikasi datanya agar tidak terjadinya risiko salah sasaran,” tambahnya.
Pengunjung Hari Ini
Total Pengunjung
Pengunjung Online