Kamis, 19 November 2026
Tangerang, oC

Tutup Sosialisasi di Enam Kecamatan, Pemkot Tangerang Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan

Kamis, 19 November 2026 13:07 WIB
72
Share
Sosialisasi Sinergitas Opsen PKB dan BBNKB di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (19/11/26). (Sumber : Dinas Kominfo Kota Tangerang) (IMAM DWI SAPUTRA)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sosialisasi sinergi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kegiatan yang menyasar pengurus RT/RW tersebut resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Tangerang Maryono, di Kecamatan Karawaci, Kamis (19/11/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi menyasar 300 pengurus RT/RW dari enam kecamatan, dengan masing-masing kecamatan melibatkan 50 peserta.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono, mengapresiasi antusiasme para pengurus RT/RW, camat, dan lurah yang telah membantu menyebarluaskan informasi perpajakan kepada masyarakat. Menurutnya, peran aparatur kewilayahan sangat penting untuk mendorong kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak.

"Terima kasih kepada seluruh camat, lurah, dan RT/RW yang terus menginformasikan kepada warganya tentang pentingnya taat pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber pembangunan di Kota Tangerang," ujar Maryono.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa, menyampaikan, berdasarkan data per 17 November 2026, realisasi penerimaan Opsen PKB telah mencapai Rp313,84 miliar atau 76,62 persen dari target Rp411,25 miliar.

”Sementara itu, realisasi Opsen BBNKB mencapai Rp177,21 miliar atau 67,28 persen dari target Rp268,50 miliar,” jelasnya.

Lanjutnya, sosialisasi ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten melalui Samsat serta Jasa Raharja. Para pengurus RT/RW diharapkan dapat meneruskan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus mengarahkan warga untuk mengakses saluran informasi resmi apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

"Kami terus berupaya agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak. Pajak yang dibayarkan nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bantuan pemerintah," jelas Kiki.

Selain sosialisasi, masyarakat juga diimbau memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Banten yang diperpanjang hingga 31 Desember 2026. Program tersebut meliputi pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen pokok PKB, serta pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).