Sejarah Administratif Berdirinya Kota Tangerang

Senin, 18 September 2017

Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta mempunyai beban yang cukup berat, karena sebagai penyangga ibukota menjadikan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pusat segala kegiatan baik Pemerintah, Ekonomi, industri dan Perdagangan, Politik, Sosial Budaya.

 

Dengan sangat pesatnya perkembangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, maka Pemerintah memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara khusus, maka pada tanggal 28 Februari 1981 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang, dengan demikian Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Benda dan Kecamatan Jatiuwung masuk ke dalam Wilayah Kota Administratif Tangerang.

 

Dalam perjalanan kurun waktu 12 Tahun Kota Administratif Tangerang menunjukan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat disegala bidang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dinamika kehidupan perekonomian kota ditandai dengan berkembangnya unit-unit usaha dan perdagangan termasuk pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 921.848 jiwa, dengan laju pertumbuhan mencapai 8,27 % yang diakibatkan derasnya arus urbanisasi yang pada akhirnya berpengaruh bagi kehidupan sosial - politik, budaya dan perekonomian masyarakat.

 

Perkembangan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang peruntukannya sebagai daerah industri, perumahan, perdagangan, dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

 

Dengan struktur Pemerintahan yang masih berbentuk Kota Administratif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 650/SK-39-Pemda/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kota Administratif Tangerang, mengalami berbagai kesulitan karena terbatasnya kewenangan pemerintah kota pada waktu itu.

 

 

Selanjutnya Surat Keputusan Gubernur tersebut dijabarkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 188.45/SK.40-HUK/1984 tanggal 17 Maret 1984 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Walikota Administratif Tangerang.

 

Dengan perubahan struktur Pemerintah Kota Administratif tetapi tidak dapat mendukung dinamika pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tangerang, terlebih lagi aparat Pemerintah Kota hanya berjumlah 737 orang yang terdiri dari 331 PNS dan 406 status magang/honor daerah. Untuk itulah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Kota Administratif diperlukan struktur Pemerintahan yang lebih tinggi dari status Kota Administratif yaitu dengan membentuk daerah otonom Kotamadya Daerah Tingkat II yang mengatur rumah tangganya sendiri.

 

Adapun Walikota Administratif Tangerang yang telah menjabat mulai terbentuk Kota Administratif adalah :

  1. Periode 1982-1986         : Bapak KARSO PERMANA, BA
  2. Periode 1986-1990         : Bapak Drs. H. YITNO
  3. Periode 1990-1993         : Bapak Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

 

Proses pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang diawali dengan adanya aspirasi sejumlah tokoh masyarakat yang disampaikan kepada Bpk. Drs. H. YITNO sebagai Walikota Administratif Tangerang kemudian direstui oleh Bapak H. TADJUS SOBIRIN sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang pada waktu itu, selanjutnya diproses melalui DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang didasari oleh :

 

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 658.5/2111-Bappeda/1987 tanggal 9 Juni 1987 perihal Usulan Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

 

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 656/SK125.Setwan/1987 tanggal 29 Juni 1987 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

 

3. Surat Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 135/0960/Pemda/1987 tanggal 4 Desember 1987 perihal Persetujuan Dewan dalam rangka Usulan Peningkatan Status Kota Administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II.

 

4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 36/DP.110/SK/1987 tanggal 30 Desember 1987 tentang Persetujuan Atas Peningkatan Status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

 

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 135/1389/Pemda/1988 tanggal 7 Maret 1988 perihal Usulan Peningkatan Status Kota Administratif  Tangerang kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

 

6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 188.457/Kep.491-Ortak/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Walikota Tangerang.

 

7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 188.45/SK.28-Huk/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Walikota Tangerang.

 

8. Pengesahan Undang-undang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 27 Februari 1993 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Jenderal TNI (Pur) Soeharto atas usul Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Pur) RUDINI.

 

Proses pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara keseluruhan berlangsung selama 5 tahun 8 bulan 27 hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 28 Februari 1993 dan secara resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Daerah Otonom Ke-25 di Jawa Barat dan Ke-312 se Indonesia. Selanjutnya  Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang diresmikan oleh Bapak Jenderal TNI (Pur) RUDINI (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 1993 bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan 1413 H sekaligus melantik Bapak Drs. H. DJAKARIA MACHMUD sebagai Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

 

Satu tahun kemudian, berdasarkan hasil pemilihan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Bapak Drs. H. DJAKARIA MACHMUD terpilih sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pertama. Adapun urutan Walikotamadya Kepala Derah Tingkat II Tangerang adalah sebagai berikut :

 

  1. Tahun 1993 – 1998          : Bpk Drs. H. DJAKARIA MACHMUD
  2. Tahun 1998 – 2003          : Bpk Drs. H. MOCH. THAMRIN
  3. Tahun 2003 – 2008          : Bpk Drs. H. WAHIDIN HALIM
  4. Tahun 2008 – 2013          : Bpk Drs. H. WAHIDIN HALIM 
  5. Tahun 2013 – Sekarang    : Bpk. H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes.

 

Demikian sejarah singkat berdirinya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Kota Tangerang.

Top

Android

Web
Tutup