Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jumat, 15 September 2017

1. Pengertian

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bahkan lebih mendasar, hak memperoleh informasi  adalah salah satu dari hak asasi manusia, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Negara Republik Indonesia dalam transformasinya menjadi negara demokrasi, menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, terutama dalam penyelenggaraan negara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

 

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

 

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lebih detilnya, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Sementara, lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

 

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011 melalui Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.284-Infokom/2011.

 

Seiring berjalannya waktu, melalui beberapa evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi, pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) yang pertama mengenai  acuan teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melalui Perwal No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik. Perwal ini menjadi.

 

Berselang dua tahun penerapan Perwal No. 1 Tahun 2015, pada awal tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri RI mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Melalui Permendagri ini beberapa istilah pada pelayanan publik di bawah Kementerian Dalam Negeri dan termasuk Pemerintah Daerah diseragamkan. Hingga pada tanggal 1 Februari 2017 Pemerintah Kota Tangerang merevisi Perwal No. 1 Tahun 2015 sesuai dengan Permendagri yang baru dan terbitlah Perwal No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang selanjutnya disusul dengan pengesahan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.236-Bag HP/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.  

 

2. Struktur PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Dengan diberlakukannya Perwal No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerangyang dijelaskan secara teknis khusus untuk struktur organisasi melalui Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.236-Bag HP/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang maka Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.49-HUMAS/2015 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang pun dicabut.

 

Struktur organisasi PLID yang di dalamnya mencakup PPID Utama dan PPID Pembantu pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tautan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.236-Bag HP/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang di bawah ini:

 

Daftar PPID Pembantu pada tiap OPD :

 

 

3. Alamat PPID

PPID PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Gedung Pusat Pemerintah Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123

Telp. (021) 55764955 (Hunting) Fax. (021) 55764957

Website: tangerangkota.go.id/ppid Email : ppid@tangerangkota.go.id

 

Top

Android

Web
Tutup