numpang nanya Pak/Ibu, anggaran operasional RT di kelurahan poris plawad terlambat diambil 10 hari, gak bisa diambil dan uangnya dipulangin lagi? kalo ada 20 orang RT yang anggaran operasionalnya terlambat diambil, udah berapa tuh. kalo gak bisa diambil, dipulangin sama siapa dong? tolong dong ditindak lanjutin.

Saya seorang peneliti muda di bidang ekonomi yang sedang mencoba meneliti ekonomi Kota Tangerang. Tapi saya sangat menyayangkan bahwa selama proses pencarian data makro ekonomi (seperti PDRB harga berlaku, APBD dan pertumbuhan sektoral terkini) sangat tidak update dan itupun bukan dari instansi resmi seperti BPS maupun BAPPEDA Kota Tangerang.

Saran saya:
Mohon lembaga krusial seperti Bappeda dan BPS diberdayakan teknologi informasinya atas nama transparansi kepada publik, atau mungkin menyajikan dokumen RPJMD dan RKP ataupun APBN di situs ini.

Kesulitan yang saya temui ini, mengejutkan saya karena terjadi di Kota Tangerang yang saya yakin pasti seharusnya sangat dekat dengan denyut kehidupan high-tech. Saya lihat beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja sudah lebih baik.

Demikian saran ini saya sampaikan. Terima kasih.
Ganda